Karimun – Pada penyampaian sambutan di Welcoming Dinner dan Pembukaan GTRA Summit 2023 di Rumah Dinas Bupati Karimun (29/8/2023 malam) , Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P mengakui banyaknya menerima keluhan masyarakat terkait sengketa lahan. Terutama berkaitan dengan sengketa lahan yang melibatkan aset BUMN/BUMD dengan warga.
Semula Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto memaparkan empat isu yang akan dibahas pada acara Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dicontohkannya seperti sengketa lahan yang melibatkan tanah milik BUMN dengan warga di Sumatera Utara (Sumut)
"Sampai saat ini masalah PTPN masih belum diselesaikan di Simalingkar (Sumut), Mari kita kejar," kata Hadi Tjahjanto pada acara 'Welcoming Dinner' GTRA Summit di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023) malam.
Hadi menambahkan bahwa saat ini pengaduan masyarakat soal sengketa tanah telah banyak diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang harus segera ditindaklanjuti.
"Setiap harinya KSP menerima berbagai aduan masyarakat bahkan sudah ribuan keluhan masyarakat. Apakah hanya kita baca dan semakin bertumpuk?, berdosa kita jika lakukan pembiaran," tegas Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto mengakui bahwa persoalan tanah yang terjadi begitu kompleks dan melibatkan banyak instansi. Sehingga pentingnya menghilangkan ego sektoral antar lembaga dan kementerian dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan.
Menurutnya lagi bahwa GTRA Summit 2023 edisi kedua yang diikuti oleh 264 peserta di kabupaten Karimun mengusung tema Transformasi Reformasi Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, dimana Tema tersebut diangkat mengingat masih banyaknya masalah pertanahan yang terjadi di masyarakat
Ianya menyampaikan juga bahwa ada empat isu pertanahan yang akan dibahas dalam GTRA Summit edisi kedua ini.
“Ada empat isu penting yang dibahas pada GTRA Summit edisi kedua ini, Pertama, penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar, kedua yang dibahas berkaitan dengan konflik agraria aset BUMN/BUMD serta BMN/BMD yang telah dikuasai oleh masyarakat, sedangkan dua isu lainnya yang turut menjadi fokus di GTRA Summit tahun ini terkait arah kebijakan penyelesaian permasalahan di tanah transmigrasi dan percepatan retribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan,” terang Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto usai acara kepada awak media kembali menegaskan apa yang disampaikanya pada sambutan di Welcoming Dinner dan Pembukaan GTRA Summit 2023.
“GTRA Summit 2023 ini kita perlukan satu komitmen bersama antara kementrerian lembaga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat khususnya adalah hak atas tanah, karena masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati sertifikat hak atas tanah khususnya masyarakat yang berada diatas kawasan hutan, berada diatas tanah milik PTPN, kemudian rakyat yang berada di wilayah transmigrasi, ini yang perlu komitmen untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut,”
“Kedepannya saya harapkan GTRA ini bukan hanya seremonial aja, namun harus dilaksanakan secara konkrit dilapangan, kita harus bisa bekerja bersama-sama dan bekerjasama untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan tadi, masing-masing kementerian lembaga sudah bisa memiliki persepsi yang sama dan cara bertindak yang baik untuk menyelesaikan permasalahan rakyat,” tutup Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diakhir wawancara.
